Tujuan otonomi daerah

10 Tujuan Otonomi Daerah Di Indonesia Menurut Para Ahli

Diposting pada

Tujuan otonomi daerah – Otonomi daerah adalah sebuah wewenang, hak, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat tanpa campur tangan pihak lain namun harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan agar daerah yang mendapatkan hak istimewa tersebut bisa mengatur segala urusan termasuk memaksimalkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Adanya otonomi daerah tentunya memiliki tujuan tertentu untuk kesejahteraan rakyat.

Sistem otonomi daerah yang diberlakukan oleh pemerintah apabila dikaji lebih dalam memiliki banyak manfaat baik dari segi tujuan langsung hingga dampaknya. Untuk lebih jelasnya berikut tujuan otonomi daerah berdasarkan manfaat dan kelembagaan hukum yang mengatur.

Baca juga: Bentuk-bentuk negara dan kenegaraan

Tujuan Otonomi Daerah Berdasarkan Manfaatnya

1. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat

Harapan pemerintah membuat sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dengan adanya otonomi daerah lembaga daerah dapat langsung melakukan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat terlebih dahulu, dimana pasti akan membutuhkan waktu yang lama.

2. Mengembangkan Dan Memudahkan Kehidupan Berdemokrasi

Tujuan lain dari berlakunya otonomi daerah adalah untuk pengembangan kehidupan berdemokrasi pada tiap daerah di seluruh Indonesia. Keberadaan otonomi daerah dapat membuat struktur pemerintah daerah atau pemda jelas kepada masyarakat, dengan begitu pemilihan umum seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dan anggota DPR melalui proses demokrasi dapat diatur dengan begitu mudah.

3. Meningkatkan Keadilan Nasional

Pelaksanaan otonomi daerah juga bertujuan untuk kepentingan keadilan nasional. Penerapan otonomi membuka lebar pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri yang diharapkan kebijakan pemerintah daerah dapat mewujudkan keadilan dan stabilitas nasional terhadap masyakaratnya. Selain itu, dengan adanya otonomi daerah pemerintah pusat tidak terpecah fokusnya, dimana tidak akan terjadi pilih kasih antara daerah tertentu.

4. Memeratakan Wilayah Daerah

Otonomi daerah juga memiliki tujuan untuk pemerataan wilayah daerah. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat membuat pemerintah daerah bebas melakukan pembangunan untuk memajukan daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah didesak untuk dapat melakukan pemekaran wilayah demi memajukan daerahnya masing-masing.

5. Memelihara Hubungan Yang Serasi Antara Pusat Dan Daerah

Penerapan otonomi daerah juga bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implementasi tujuan daerah memungkinkan terjadi koordinasi dan sinergi antara pusat dan daerah dan diharapkan terjadi hubungan yang lebih baik demi terwujudnya keutuhan NKRI di seluruh wilayah Indonesia.

6. Meningkatkan Peran Aktif Serta Masyarakat

Otonomi daerah mendorong setiap struktural daerahnya untuk mengurus secara leluasa, dengan begitu secara langsung otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan peran aktif dari masyarakat daerah. Tidak hanya pemerintah yang memiliki hak atau kekuasaan penuh terhadap daerah pemerintahannya, warga lokal juga memiliki hak yang sama unuk mengurus daerahnya dengan prosedur struktural yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum.

7. Mendorong Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dibentuk otonomi daerah juga turut mendorong pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah mendesak untuk memunculkan peran aktif masyarakat melalui organisasi-organisasi daerah di berbagai bidang kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial dan kesehatan.

Contoh penerapan otonomi daerah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat adalah adanya Komunitas Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna atau Kelompok Tani, dimana mereka memiliki dasar visi misi yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama otonomi daerah.

8. Menumbuhkan Prakarsa dan Kreativitas Masyarakat

Fungsi otonomi daerah juga dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Sudah disinggung sebelumnya bahwa otonomi daerah mendesak adanya peran aktif masyarakat untuk memikirkan kesejahteraan daerahnya, dengan begitu akan timbul wujud kreativitas dari warga setempat untuk mengelola kondisinya sendiri baik dalam bidang ekonomi maupun pariwisata daerah.

9. Mengembangkan Peran Dan Fungsi DPRD

Apabila tidak diberlakukan otonomi daerah, pekerjaan akan terpusat pada pemerintah pusat, dengan adanya otonomi daerah bertujuan meningkatkan supremasi peran dan fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk lebih fokus mengurus daerahnya sendiri.

Kebijakan-kebijakan dari DPRD tentu akan berpengaruh langsung bagi warga, sehingga setiap peran DPRD menjadi sangat penting, baik sebagai lembaga pemerintahan daerah meupun sebagai penampung aspirasi dari masyarakat.

10. Menumbuhkan Ekonomi Daerah

Keberadaan otonomi daerah untuk meningkatkan peran aktif di daerahnya masing-masing berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi, dengan begitu otonomi daerah juga memiliki fungsi sebagai alat pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran aktif dari masyarakat dan peran aktif dari lembaga daerah membuat roda ekonomi daerah menjadi lebih berkembang, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang terus berkembang sesuai dengan tujuan pembangunan ekonomi Indonesia.

Selain 10 tujuan otonomi tersebut, adapula tujuan lain dari otonomi daerah yang ditinjau menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyebutkan tujuan daerah diantaranya sebagai desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Untuk lebih lanjut, beriut tujuan otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004.

Tujuan Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.“

Otonomi daerah membuat kewenangan daerah unutk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti:

  1. Hubungan luar negeri
  2. Pengadilan
  3. Moneter dan keuangan
  4. Pertahanan dan keamanan

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan daerah yaitu:

1. Desentralisasi
Tujuan otonomi daerah sebagai desentralisasi artinya memberikan atau menyerahkan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi
Tujuan otonomi daerah sebagai dekonsentrasi artinya memberikan wewenang lebih kepada gubernur sebagai wakil pemerintah oleh pemerintah pusat dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas perbantuan
Tujuan otonomi daerah sebagai penugasan artinya daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemerintah daerah yang sudah diatur dalam hukum peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Prinsip otonomi daerah

Kesimpulan

Tujuan daerah otonom dalam implementasinya dijelaskan berdasarkan dua aspek yaitu aspek kebermanfaatan dan hukum peraturan perundang-undangan. Berikut tujuan otonomi daerah berdasarkan manfaatnya:

  1. Meningkatkan pelayanan masyarakat
  2. Mengembangkan dan memudahkan kehidupan berdemokrasi
  3. Meningkatkan keadilan nasional
  4. Memeratakan wilayah daerah
  5. Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
  6. Meningkatkan peran aktif serta masyarakat
  7. Mendorong pemberdayaan masyarakat
  8. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat
  9. Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
  10. Menumbuhkan ekonomi daerah

Sedangkan tujuan otonomi daerah berdasarkan hukum perundang-undangan adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.