Pengertian, dasar hukum, hakikat, prinsip otonomi daerah

11 Prinsip Otonomi Daerah: Pengertian, Dasar Hukum, dan Hakikat

Diposting pada

Prinsip Otonomi daerah – Pada hari ini kita akan membahas pelajaran PKN yaitu mengenai otonomi daerah, dari mulai pengertian, dasar hukum, hakikat, dan prinsip otonomi daerah. Secara singkat, pengertian otonomi daerah adalah penyerahan hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan aturan perundangan-perundangan yang telah ada. Otonomi daerah berasal dari dua kata, yaitu otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani otonomi adalah autos yang berarti sendiri, sedangkan daerah adalah namos yang berarti aturan.

Selain itu pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, kewajiban, dan fungsi pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat wilayahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini bertujuan agar daerah bisa lebih demokratis, mandiri, dan lebih dekat kepada rakyat.

Baca juga: Tujuan otonomi daerah

Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli

Nah, setelah kamu mempelajari pengertian otonomi daerah secara bahasa, secara istilah, dan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, sekarang kita akan mempelajari pengertian otonomi daereh menurut pendapat para ahli. Ada 8 ahli yang mempunyai pendapat masing-masing mengenai otonomi daerah, yaitu ada F. Sugeng Istianto, Benyamin Hoesein, Ateng Syarifudin, Vincent Lemius, Sarundajang, Syarif Saleh, Kansil, Sunarsip, Widjaya, Philip Mahwood, dan Mariun.

1. Otonomi Daerah Menurut F. Sugeng Istianto

Definisi otonomi daerah menurut F. Sugeng Istianto adalah hak serta wewenang daerah untuk mengatur kehidupannya rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan dari daerah lain maupun pusat.

2. Otonomi Daerah Menurut Benyamin Hoesein

Pengertian otonomi daerah menurut Benyamin Hoesein adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat di wilayah tertentu dan secara informal berada diluar pemerintahan pusat.

3. Otonomi Daerah Menurut Ateng Syarifudin

Menurut Ateng Syarifudin pengertian daerah otonom adalah kemandirian serta kebebasan yang berarti sebagai pemberian kebebasan dan kewajiban mengatur wilayahnya sendiri.

4. Otonomi Daerah Menurut Vincent Lemius

Definisi daerah otonom menurut Vincent Lemius adalah hak dan kewajiban untuk membuat keputusan politik dan administrasi di daerah sesuai kebutuhan, namun harus tetap sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

5. Otonomi Daerah Menurut Sarundajang

Menurut Sarundajang, otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku di pusat. Ini sesuai dengan isi dari UU Nomor 22 Tahun 1999.

6. Otonomi Daerah Menurut Syarif Saleh

Pengertian otonomi daerah menurut Syarif Saleh adalah hak atau wewenang untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri yang diamanatkan oleh pemerintah pusat.

7. Otonomi Daerah Menurut Kansil

Menurut Kansil, otonomi daerah adalah hak, kewajiban, serta wewenang pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Otonomi Daerah Menurut Sunarsip

Pengertian otonomi menurut Sunarsip adalah hak dan wewenang mengatur juga mengurus kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi dari masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturang dan perundang-undangan.

9. Otonomi Daerah Menurut Widjaja

Menurut Widjaja, otonomi daerah adalah salah satu bentuk kepemerintahan yang bertujuan memenuhi semua kepentingan masyarakat dan negara agar terwujud kehidupan yang adil dan makmur dalam segala aspek.

10. Otonomi Daerah Menurut Philip Mahwood

Otonomi daerah menurut Philip Mahwood adalah hak masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam kepentingan serta ikut dalam pemerintahan di daerah.

11. Otonomi Daerah Menurut Mariun

Pengertian otonomi daerah menurut para ahli yang terakhir adalah kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat di daerahnya, ini diberikan agar pemerintah daerah bisa mengelola dengan bak sumber daya yang dimiliki.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

Ada banyak dasar hukum yang mengatur otonomi daerah, ada yang di Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang. Berikut penjelasan lengkap mengenai apa saja dasar hukum otonomi daerah.

  • UUD 1945 pasal 18 ayat 1-7
  • UUD 1945 pasal 18A ayat 1-2
  • UUD 1945 pasal 18B ayat 1-2
  • UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  • UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  • UU No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Hakikat Otonomi Daerah

Hakikat otonomi daerah adalah sebuah cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pembangunan dan perkembangan daerah sesuai dengan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, demokras, pemerataan, dan keadilan harus diberi kepastian oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Namun untuk mewujudkan hal-hal tersebut maka para elit politik harus memikirkan juga nilai-nilai lainnya seperti pengembangan daerah, peluang daerah, hubungan antar daerah, keanekaragaman daerah, serta tantangan dalam persaingan. Semua pelaksanaan dalam perwujudan nilai-nilai diatas menjadi tugas dan kewajiban DPRD dan kepala daerah selaku pemerintahan daerah. Semua harus dilakukan agar aspirasi dan kepentingan masyarakat terpenuhi sehingga daerah menjadi lebih maju dan berkembang.

Setelah mempelajari hakikat otonomi daerah, berikut ini akan saya jelaskan apa saja prinsip otonomi daerah secara lengkap.

Prinsip Otonomi Daerah

Setelah kamu mengetahui pengertian, dasar hukum, dan hakikat dari otonomi daerah sekarang kita akan belajar mengenai prinsip-prinsip dari otonomi daerah yang harus kamu ketahui. Menurut UU No 32 Tahun 2004 prinsip-prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut.

  1. Pelaksanaan otonomi daerah harus diterapkan dengan prinsip yang seluas-luasnya. Yang berarti daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua urusan daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
  2. Prinsip otonomi yang nyata. Berarti pemerintah daerah harus melaksanakan tugas atau kewajiban sebagaimana nyata adanya. Ini berguna untuk mengembangkan potensi daerah yang memiliki ciri khas masing-masing.
  3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Ini berarti bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat. Semua itu harus berjalan dengan baik karena pemerintah daerah harus bertanggung jawab.
  4. Pelaksanaan otonomi yang luas terdapat pada wilayah kabupaten atau kota, sedangkan pada wilayah provinsi merupakan otonomi terbatas.
  5. Otonomi daerah harus dijalankan sesuai aturan atau undang-undang yang berlaku dan harus bisa menjalin hubungan dengan pemerintah daerah lain atau pemerintah pusat yang serasi.
  6. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kemandiriannya karena pada wilayah kabupaten dan kota tidak ada lagi daerah administrasi.
  7. Pemerintah harus memberikan pembinaan seperti pedoman untuk pengembangan, proses penelitian, perencanaan, dan pengawasan.
  8. Wilayah-wilayah tertentu harus mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih. Seperti pada wilayah tempat wisata, perkotaan baru, pertambangan, pelabuhan, terminal, dan yang lainnya.
  9. Pemerintah daerah mendapatkan pembiayaan, penyediaan sarana dan prasana untuk berkembang sesuai dengan asas tugas pembantuan, dan berkewajiban untuk melaporkan segala pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya.
  10. Prinsip otonomi daerah selanjutnya membuat masing-masing daerah semangat untuk mengembangkan potensi untuk memajukan daerahnya secara positif.
  11. Dari segala pelaksanaan otonomi daerah harus terus memperhatikan peningkatan yang terjadi, baik dari kesejahteraan masyarakat, kepentingan masyarakat, dan aspirasi dari masyarakat. Apakah semuanya sudah ada peningkatan atau malah penurunan, semua itu harus di evaluasi lebih lanjut.

Semoga penjelasan lengkap mengenai otonomi daerah diatas dapat menambah wawasan kamu, dan dapat bermanfaat. Terima kasih telah membaca di Sudut Sekolah, sampai jumpa pada artikel selanjutnya.