Penyimpangan demokrasi terpimpin

15 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin Terhadap Pancasila Dan UUD 1945

Diposting pada

Penyimpangan demokrasi terpimpin – Setelah Indonesia merdeka, negara kita masih mengalami berbagai macam persoalan, baik persoalan nasional maupun persoalan internasional. Salah satu dari persoalan yang terjadi di dalam negeri adalah dimana sistem Demokrasi Terpimpin sempat berjalan pada tahun 1959 hingga 1965.

Pengertian demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang mana seluruh keputusan dan kebijakan berpusat pada pemimpin negara, yang pada saat itu ialah Presiden Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin ini diumumkan pertama kali pada sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956 oleh Presiden Soekarno.

Baca juga: Contoh dan ciri-ciri demokrasi pancasila

Sejarah Masa Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

Sebelum kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, kita harus mengetahui sejarah dari Demokrasi Terpimpin, dari mulai latar belakang, ciri-ciri, dan dampak demokrasi terpimpin.

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Pada saat itu DR. Drs. H. Mohammad Hatta mendeklarasikan untuk membentuk partai-partai untuk membuat kabinet-kabinet pemerintahan. Dan setelah deklarasi tersebut muncul lah 40 partai politik yang mendapat dukungan dari rakyat Indonesia.

Pada awalnya tujuan dibentuk partai-partai tersebut adalah untuk membuat persatuan antar golongan atau kalangan menjadi lebih erat untuk membangun pemerintahan Indonesia semakin maju, namun kenyataannya partai-partai politik tersebut mengakibatkan perpecahan di pemerintahan yang membuat kabinet-kabinet tidak ada yang dapat bertahan lebih dari 2 tahun.

Hal itu membuat Presiden Soekarno mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan-alasan berikut ini:

  1. Keamanan dan kestailan negara terganggu yang disebabkan oleh banyaknya gerakan separatis pada masa sistem demokrasi liberal,
  2. Pembangunan ekonomi menjadi serat dan tersendat karena terlalu sering berganti kabinet dalam jangka waktu yang pendek membuat beberapa program kerja yang dibuat tidak dijalankan secara sempurna,
  3. Konstituante tidak dapat menyusun UUD baru yang ditujukan untuk menggantikan UUDS 1950.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Ada 7 ciri-ciri demokrasi terpimpin yang harus kamu ketahui, yaitu sebagai berikut:

  1. Presiden Soekarno menjadi penguasa tertinggi di Indonesia, setelah diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
  2. Partai politik yang ada harus menyetujui dan mendukung kebijakan dari presiden
  3. Peran militer menjadi lebih kuat, saat itu memiliki 2 fungsi yaitu sebagai pertahanan negara dan pemerintahan. Namun karena kuatnya militer pada bidang pemerintahan justru mengakibatkan kekacauan di bidang politik Indonesia
  4. Paham komunis berkembang, karena Presiden Soekarno berhubungan baik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI)
  5. Kebabasan pers dibatasi oleh pemerintah, pada saat itu banyak media yang menutup diri dan tidak mengedarkan berita karena takut dicekal
  6. Pemerintahan dikuasi oleh pemerintah pusat, sehingga yang berada di daerah-daerah merasa tidak mendapatkan keadilan
  7. Pada masa itu banyak sekali pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kebebasan pers yang dibatasi, peran militer yang semakin kuat, dan lainnya

Nah, itu dia sejarah demokrasi terpimpin, dari mulai latar belakang dan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Setelah ini kita akan belajar mengenai penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi pada masa itu.

15 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

Berikut penjelasan lengkap mengenai penyimpangan pada masa sistem demokrasi terpimpin ada 15, yaitu:

1. Lembaga-Lembaga Negara Berinti Nasional Agama Komunis (NASAKOM)

Ada 3 hal penting yang ada di dalam inti atau ideologi dari negara yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, yaitu nasional agama komunis (NASAKOM). PNI mewakili nasional, NU mewakili agama, PKI mewakili komunis. Dengan adanya ini PKI memanfaatkan situasi untuk menyebarkan paham ideologi komunis ke seluruh Indonesia.

2. Anggota MPRS Ditunjuk dan Diangkat Oleh Presiden

Pada proses pembentukan MPRS terdapat kejanggalan, yaitu pemilihan seluruh anggota MPRS dipilih oleh presiden tanpa melewati pemilu. Padahal pada UUD 1945 sudah dijelaskan bahwa MPR adalah lembaga perwakilan rakyat.

3. DPR Dibubarkan dan Digantikan Oleh DPRGR

Penyimpangan demokrasi terpimpin yang ketiga adalah pembubaran DPR yang merupakan hasil pemilu 1955 dan digantikan oleh DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Sama seperti pembentukan MPRS, pada proses pembentukan DPRGR presiden juga memilih anggotanya sendiri tanpa melewati pemilu, dan mengharuskan segala kebijakan serta keputusan dari DPRGR harus melalui persetujuan dari presiden. Ini bertentangan karena seharusnya kedudukan presiden dan DPR adalah sederajat.

4. Kejanggalan Pembentukan DPAS

Sama seperti pembentukan MPRS dan DPRGR, pada proses pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) juga dipilih oleh presiden sendiri. Padahal tugas dari lembaga ini adalah memberikan jawaban dari pertanyaan presiden serta memberikan ulasan kepada pemerintah.

5. Penetapan Manifesto Politik Sebagai GBHN

Pada saat itu penetapan manifesto menjadi GBHN atau Garis Besar Haluan Negara berdampak pada ekonomi di Indonesia.

6. Jabatan Presiden Menjadi Seumur Hidup

Pada masa itu Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, padahal sudah jelas diatur dalam UUD 1945 pasal 7 sebelum amandemen, bahwa masa jabatan seoran presiden hanya 5 tahun.

7. Tempat Pelaksanaan Sidang MPRS

Pada masa demokrasi terpimpin sidang MPRS seharusnya dilakukan di ibukota, yaitu Jakarta. Namun, mlah dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat.

8. Kekuatan Politik Luar Negeri Dibagi 2

Pada saat itu kekuatan politik luar negeri di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu New Emerging Forces (NEFO) dan Old Established Forces (OLDEFO).

9. Pembentukan Front Nasional

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin selanjutnya adalah pembentukan suatu organisasi dengan misi memperjuangkan cita-cita prolamasi dan UUD 1945 yang biasa disebut dengan front nasional. Front nasional didirikan pada tahun 1959 yang ditetapkan dan dipimpin oleh Presiden Soekarno.

10. Melaksanakan Politik Mercusuar

Apakah kamu tahu Monas, Gelora Bung Karno, Jembatan Ampera? Bangunan tersebut merupakan contoh perwujudan dari politik mercusuar yang dijalankan pada masa itu. Politik mercusuar merupakan politik yang memiliki tujuan agar nama Indonesia menjadi bagus dan agung di forum internasional.

Namun faktanya tidak begitu, proyek ini justru merugikan Indonesia karena dinilai sebagai pemborosan sehingga banyak kerugian.

Baca juga: Ciri-ciri demokrasi terpimpin

11. Konfrontasi Dengan Malaysia

Presiden Soekarno menilai bahwa Inggris akan menjadikan Malaysia sebagai proyek Nekolim atau Neo Kolonialisme Imperialisme yang bisa membahayakan revolusi Indonesia. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno membentuk Dwi Komando Rakyat atau Dwikora dengan tujuan mencegah berdirinya Malaysia.

12. Pembentukan Poros Jakarta Peking

Pada saat Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, Indonesia menjalin kerjasama dengan China dalam keadaan terdesak. Karena adanya kerjasama ini kekuatan komunis di Indonesia dinilai lebih berkembang, padahal bertentangan dengan Pancasila.

13. Indonesia Keluar Dari PBB

Indonesia pernah keluar dari PBB pada 7 Januari 1965 melalui menteri luar negeri Subandrio yang disebabkan oleh masuknya Malaysia sebagai Dewan Keamanan di PBB. Ini masih ada hubungannya dengan konfrontasi Malaysia tadi.

14. Munculnya Ajaran Resopim

Resopim merupakan singkatan dari Revolusi, Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional yang merupakan ajaran yang digunakan supaya kekuasan tertinggi pada suatu negara adalah presiden. Pada tahun 1961 ajaran ini dicetuskan yang isinya terdapat Panglima Besar Revolusi (PBR) untuk mengendalikan jiwa sosialisme dan revolusi.

15. Pembubaran Partai Tertentu

Penyimpangan demokrasi terpimpin yang terakhir adalah pembubaran partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan alasan banyak anggota partai-partai tersebut terlibat dalam pemberontakan Permesta dan PRRI.

Itu dia pemabahasan lengkap hari ini mengenai latar belakang, ciri-ciri, dan penyimpangan demokrasi terpimpin yang terjadi, semoga dengan adanya artikel ini bisa menambah pengetahuan kamu dalam pelajaran Sejarah Indonesia, terima kasih telah membaca di Sudut Sekolah.