Latar belakang, kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin
Latar belakang, kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin

Latar Belakang Serta Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Diposting pada

Assalamualaikum, pada hari ini kita akan belajar mengenai sejarah demokrasi di Indonesia, yang akan kita pelajari adalah demokrasi terpimpin. Latar belakang demokrasi terpimpin di Indonesia sering keluar di dalam soal ulangan maupun ujian. Selain itu ada juga soal-soal seputar kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin.

Demokrasi di Indonesia memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan harus dipelajari, karena sering keluar di soal Sejarah Indonesia maupun PKN. Demokrasi telah ada setelah 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.

Tokoh-tokoh pada masa itu berusaha menengahi demokrasi liberalis dari barat dan demokrasi kapitalis dari timur atau komunis. Sehingga didapatkan keputusan bahwa kebebasan politik mengikuti seperti demokrasi negara barat, sedangkan kemerataan ekonomi mengikuti seperti negara timur.

Ir. Soekarno memiliki konsep khusus pada demokrasi yang diberi nama marhaenisme. Konsep pemikiran tersebut ditemukannya pada saat masih menjadi mahasiswa di Bandung. Marhaenisme terdiri dari 3 pokok yang disebut juga Trisila. Marhaenisme tersebut terdiri dari:

  1. Sosio nasionalisme, Ir. Soekarno menginginkan demokrasi di Indonesia menempatkan nilai-nilai kemanusiaan.
  2. Sosio demokrasi, Ir. Soekarno menginginkan demokrasi bukan hanya sebatas di bidang politik saja, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai ekonomi dan budaya yang ada di Indonesia.
  3. Ketuhanan Yang Maha Esa, Ir. Soekarno menginginkan setiap rakyatnya mengakui Tuhan Yang Maha Esa.

Itu dia sejarah singkat dari demokrasi yang terjadi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Setelah itu kita akan belajar mengenai latar belakang lahirnya demokrasi terpimpin.

Baca juga: Ciri-ciri demokrasi terpimpin

Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin di latar belakangi oleh Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959. Sebelumnya terdapat berbagai macam alasan mengapa Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dari segi kemanan nasional, perekonomian, dan politik.

  1. Latar belakang demokrasi terpimpin dari segi keamanan nasional: Pada masa demokrasi liberal terdapat banyak sekali gerakan-gerakan separatis yang bisa mengganggu stabilitas negara.
  2. Latar belakang demokrasi terpimpin dari segi perekonomian: Pada masa demokrasi sebelum terpimpin atau masih dalam demokrasi liberal sering terjadi pergantian kabinet, sehingga program-program yang dirancang tidak dapat dilaksanakan hingga tuntas, sehingga banyak sekali pembangunan ekonomi yang mangkrak.
  3. Latar belakang demokrasi terpimpin dari segi politik: Dari segi politik adalah gagalnya Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar yang baru untuk mengganti UUDS 1950.

Selain itu masih banyak alasan lain, seperti banyaknya konflik antar partai politik yang bisa menyebabkan ketidakstabilitasan nasional, banyaknya perbedaan pendapat dan sulit untuk mendapatkan kesepakatan yang disebabkan oleh banyaknya partai dalam parlemen, dan semangat yang menggebu-gebu pada setiap partai politik untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan “cara apapun“.

Karena alasan-alasan tersebut dan untuk mengembalikan kestabilitasan nasional, akhirnya Ir. Soekarno berfikiran untuk mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 1959 yang dikenal dengan nama Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit Presiden tersebut adalah:

  1. Tidak berlaku UUDS 1950
  2. UUD 1945 berlaku kembali lagi
  3. Konstituante dibubarkan
  4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Dekrit Presiden sudah disepakati oleh anggota Konstituante. Setelah melewati voting akhirnya 269 anggota Konstituante menyetujui untuk kembali pada Undang Undang Dasar 1945 dan 119 anggota Konstituante tidak setuju untuk kembali ke Undang Undang Dasar 1945.

Setelah Ir. Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, timbul berbagai reaksi yang diantaranya:

  1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat memberikan perintah kepada seluruh TNI AD untuk melaksanakan pengamanan
  2. DPR menyatakan bersedia untuk melaksanakan kembali UUD 1945 pada 22 Juli 1945 secara aklamasi
  3. Mahkamah Agung mendukung Dekrit Presiden
  4. Dan rakyat memberikan sambutan baik karena berharap dengan adanya Dekrit Presiden dapat mengembalikan kestabilitasan nasional

Selain reaksi-reaksi tersebut ada dampak yang ditimbulkan oleh berlakunya Dekrit Presiden, baik dampak positif maupun negatif. Berikut contohnya.

Dampak positif berlakunya Dekrit Presiden:

  1. Perpecahan mulai berkurang
  2. Krisis politik tidak berkepanjangan
  3. UUD 1945 menjadi pedoman yang jelas untuk keberlangsungan negara
  4. Melanjutkan pembentukan MPRS dan DPAS yang sempat tertunda.

Dampak negatif berlakunya Dekrit Presiden:

  1. UUD 1945 hanya menjadi omong kosong karena tidak dilaksanakan secara baik dan benar
  2. Presiden, MPR, dan lembaga tinggi lainnya mendapatkan kekuasaan yang besar
  3. Militer dapat masuk ke dalam bidang politik, sehingga setelah itu Angkatan Darat memiliki kekuatan politik yang besar.

Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai latar belakang demokrasi terpimpin. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin.

Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Terpimpin

Setiap masa demokrasi di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sama seperti demokrasi terpimpin yang mempunyai berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Berikut contoh kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin di Indonesia.

Kelebihan Demokrasi Terpimpin

  1. Dapat meningkatkan integritas nasional
  2. Irian Barat kembali bergabung ke Indonesia
  3. Indonesia menjadi negara pelopor non blok
  4. Indonesia menjadi pemimpin Konferensi Asia Afrika
  5. Terbentuknya lembaga-lembaga negara, seperti MRPS, DPAS, DPR-Gotong Royong, dan Front Nasional
  6. Dimulai beberapa perbaikan dalam bidang ekonomi maupun sosial politik
  7. Timbulnya rasa gotong royong dalam berbagai kelompok

Kekurangan Demokrasi Terpimpin

  1. Terdapat pertentangan ideologi, yang disebabkan ide NASAKOM yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dengan tujuan mempersatukan rakyat Indonesia yang justru malah kebalikannya
  2. Kehidupan politik menjadi tidak demokratis
  3. Terdapat penyimpangan dalam proses penataan konstitusi
  4. Kesenjangan sosial makin tinggi
  5. Harga-harga menjadi naik
  6. Nilai Rupiah semakin terpuruk

Baca juga: Penyimpangan demokrasi terpimpin

Sekarang kita sudah sampai di penghujung artikel, semoga pembahasan hari ini mengenai latar belakang serta kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin bisa menambah pengetahuan atau wawasan kamu, sampai jumpa pada artikel selanjutnya. Terima kasih telah berkunjung ke Sudut Sekolah.