Tujuan, sistem politik, contoh, dan ciri-ciri demokrasi terpimpin
Tujuan, sistem politik, contoh, dan ciri-ciri demokrasi terpimpin

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin: Tujuan, Sistem Politik, dan Contohnya

Diposting pada

Ciri-ciri demokrasi terpimpin – Demokrasi terpimpin merupakan salah satu jenis sistem pemerintahan yang pernah dipakai oleh Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1966. Terdapat beberapa ciri-ciri demokrasi terpimpin yang bisa dipelajari dan menambah wawasan sistem pemerintahan.

Pada saat sistem demokrasi terpimpin dianut oleh Indonesia, kala itu umur Indonesia masih sangat baru. Pasca proklamasi tahun 1945, Indonesia masih mempunyai kondisi politik yang kurang stabil. Pada saat itu sistem pemerintahan yang dipakai adalah demokrasi parlementer. Hingga pada tahun 1959 demokrasi parlementer digantikan oleh sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dipakai oleh Indonesia setidaknya sampai era orde baru. Materi demokrasi terpimpin masuk ke dalam salah satu materi mata pelajaran PKN. Dan pada artikel ini kamu akan mempelajari tentang pengertian demokrasi terpimpin hingga contoh dan ciri-ciri demokrasi terpimpin.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan dengan segala kebijakan, keputusan dan pemikiran yang berpusat kepada satu orang pemimpin negara.

Terdapat juga pengertian formal demokrasi terpimpin yang tertulis dan dirumuskan pada ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965. Berikut pengertian demokrasi terpimpin secara formal.

“Demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan Nasakom”.

Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin ini bisa disebut juga dengan istilah “terkelola” karena merupakan suatu sistem pemerintahan demokrasi yang disertai dengan peningkatan otokrasi. Jadi, kekuasaan negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin berada di bawah pemerintah penguasa tunggal.

Pada pelaksanaan demokrasi terpimpin, warga negara atau masyarakat tidak mempunyai peran yang cukup signifikan terhadap segala kebijakan yang dibuat dan dijalankan. Semua keputusannya ditentukan dan diambil oleh pemimpin.

Pada pengertian demokrasi terpimpin secara formal di atas, terdapat kalimat “kerakyatan yang dipimin..” artinya kerakyatan yang dimpin oleh seorang presiden. Pada akhir paragraf juga terdapat kata “Nasakom”.

Nasakom adalah akronim dari nasionalis, agama, komunis. Akronim ini dulu digunakan oleh Bung Karno pada masa pemerintahan demokrasi terpimpinnya untuk mengklasifikasikan 3 kekuatan besar politik pada saat itu, yaitu nasionalis, agama dan komunis.

Setiap partai politik yang ada biasanya mempunyai afiliasi terhadap salah satu di antara ketiga kekuatan tersebut. Ambisi Bung Karno adalah menyatukan tiga kekuatan tersebut yang jika dilihat secara ideologis saling bertentangan dan bersaing satu sama lain. Oleh karena itulah terdapat kata “Nasakom” pada pengertian formal demokrasi terpimpin.

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Sistem pemerintahan biasanya mempunyai ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lain. Tentunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Berikut ciri-ciri demokrasi terpimpin.

1. Kekuasaan Presiden

Di dalam sistem demokrasi terpimpin, presiden mempunyai peran sebagai penguasa tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, sistem demokrasi terpimpin diberlakukan pada tanggal 5 Juli 1959. Pada saat itu negara berada di bawah pimpinan dan pemerintahan Presiden Soekarno.

Dengan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, maka Presiden Soekarno bisa mengubah berbagai peran wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya pada saat itu, khususnya di dalam bidang politik.

2. Anti Kebebasan Pers

Pada sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, kebijakan pers dibatasi oleh pemerintah. Padahal pers mempunyai peran sebagai penyambung suara rakyat. Kebijakan pemerintah yang membatas pers tersebut itu membuat sebagian besar media tidak berani menyebarkan berita dan menutup diri karena adanya ancaman dicekal.

3. Peran Partai Politik Terbatas

Pada saat diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, peran para partai politik menjadi terbatas. Keberadaan partai seolah-olah hanya sebagai pendukung segala kebijakan presiden Soekarno saja.

4. Paham Komunisme Cepat Berkembang

Kala sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diberlakukan, hubungan antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Presiden Soekarno semakin baik. Oleh karena itu dukungan Presiden Soekarno terhadap PKI dimanfaatkan dengan baik sampai paham komunisme berkembang dengan cepat dan pesat saat itu.

5. Peran Militer Semakin Besar

Peran militer di Indonesia sangat kuat ketika masa demokrasi terpimpin kala itu. Pada saat itu, militer mempunyai 2 fungsi (dwifungsi), fungsi pertama sebagai garda pertahanan negara dan fungsi kedua, militer juga berperan terhadap sistem pemerintahan. Terlalu kuatnya peran militer ini menyebabkan berbagai kekacauan politik di Indonesia.

6. Banyak Terjadi Pelanggaran HAM

Karena kebebasan pers yang terbatas, peran militer yang sangat kuat dan kebijakan-kebijakan lainnya membuat pelanggaran HAM meningkat di berbagai daerah. Dampak besar dan terjadinya banyak pelanggaran HAM bisa dirasakan saat itu. Pemerintah yang berkuasa sering melakukan pelanggaran HAM jika menemukan masyarakat yang tidak sejalan dan menentang kebijakan pemerintah.

7. Sentralisasi Pemerintah Pusat

Terdapat berbagai macam ketidakadilan pada saat diberlakukannya pemerintahan demokrasi terpimpin, salah satunya adalah pemerintahan yang dikuasai penuh oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Penyimpangan demokrasi terpimpin

Tujuan Demokrasi Terpimpin

Suatu sistem pemerintahan tidak dibuat tanpa adanya tujuan yang jelas dan konkrit, begitupun dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Ada beberapa tujuan demokrasi terpimpin pada zaman dulu. Dan berikut tujuan demokrasi terpimpin tersebut.

  1. Mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil dan kurang cocok untuk Indonesia.
  2. Meningkatkan kekuasaan presiden menjadi pemegang kekuasaan tertinggi karena pada masa itu awalnya hanya sebatas sebagai seorang kepala negara.

Sistem Politik Demokrasi Terpimpin

Sistem politik demokrasi terpimpin dikuasai oleh para pemerintah pusat. Dengan begitu, maka keberadaan partai politik tidak begitu penting dan berguna. Partai politik ada hanya karena sebagai pendukung dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sistem politik demokrasi terpimpin juga membuat presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara mempunyai kekuasaan yang besar. Karena kekuasaan yang terlalu besar tersebut maka muncul potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Terlebih lagi sistem politik demokrasi terpimpin lebih ketat dan dibatasinya peran pers. Jadi, secara singkatnya semua kebijakan dan pemerintahan bisa diatur dengan bebas oleh pemimpin negara dan lembaga-lembaga tingginya.

Contoh Demokrasi Terpimpin

Untuk lebih memahami tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, sebaiknya kamu juga mengetahui contoh demokrasi terpimpin. Dan berikut beberapa contoh-contoh demokrasi terpimpin.

1. Masa Jabatan Presiden Seumur Hidup

Dulu terdapat pasal karet yang menyatakan bahwa presiden mempunyai masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali. Hal tersebut dijadikan celah oleh Presiden Soekarno untuk membuat tap MPR yang bisa dijadikan dalil agar beliau bisa menjabat sebagai presiden RI seumur hidup. Hal tersebut segera menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat.

2. Sarana Politik Rakyat Terbatas

Pengaruh pemimpin negara dan partainya sangat besar dan tidak bisa ditandingi pada masa demokrasi terpimpin. Akibatnya partai politik lain, khususnya yang berada di posisi oposisi sangat terbatas dalam bergerak. Jika mereka menyuarakan kritik yang kurang disukai pemerintah, bisa-bisa mereka akan diberantas.

3. Penggunaan Asas Sentralisasi Dalam Penetapan Otonomi Daerah

Asas sentralisasi memungkinkan pemerintah pusat berwenang untuk mengelola segala sumber daya yang dimiliki oleh negara. Walaupun pada masa demokrasi terpimpin pembangunan di tiap daerah sudah dilakukan. Tetapi penggunaan asas sentralisasi jauh lebih banyak daripada penerapan asas desentralisasi.

4. Penguatan Peran Militer Dalam Bidang Politik

Dulu militer dijadikan pelaku politik dan digunakan oleh pemerintahan pada saat itu. Oleh karena itu militer sebaiknya tidak mempunyai peran di dalam dunia politik karena bisa membahayakan kesatuan bangsa dan negara.

Baca juga: Demokrasi pancasila

Itu dia pembahasan lengkap mengenai demokrasi terpimpin, dari mulai tujuan, sistem politik, contoh, dan ciri-ciri demokrasi terpimpin. Sampai jumpa pada artikel selanjutnya.